Apkasi Ingatkan Pengukuran Kinerja Pemda Harus Adil Realitas Daerah

Tantangan fiskal tersebut kian diperberat oleh ketimpangan kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) aparatur di daerah. Joune menggarisbawahi bahwa hingga saat ini, masih banyak daerah yang mengalami kelangkaan tenaga perencana, tenaga teknis, hingga tenaga esensial seperti guru dan petugas kesehatan. Akibatnya, kecepatan pelayanan dan kualitas implementasi program pembangunan di lapangan kerap terhambat oleh keterbatasan kapasitas birokrasi tersebut.

Kondisi sosiologis dan manajerial ini masih harus berbenturan dengan kompleksitas wilayah dan hambatan geografis yang ekstrem di tingkat kabupaten. Membangun satu unit sekolah, puskesmas, atau bahkan membuka satu ruas jalan di daerah terpencil, kawasan pegunungan, atau wilayah kepulauan, membutuhkan biaya, waktu, dan energi yang berlipat ganda jika dibandingkan dengan daerah yang memiliki aksesibilitas baik. Hambatan geografis yang mahal inilah yang menurut Apkasi sering kali belum tercermin secara adil dalam berbagai instrumen pengukuran kinerja bentukan pusat.

Ironisnya, di tengah keterbatasan berlapis tersebut, pemerintah daerah justru dihadapkan pada tantangan berikutnya, yakni tingginya beban administrasi. Saat ini, aparatur di daerah harus menghabiskan banyak waktu dan energi hanya untuk memenuhi berbagai instrumen evaluasi, pelaporan, dan pengukuran yang berasal dari banyak kementerian dan lembaga secara terpisah. Meskipun tujuannya baik, Apkasi menilai regulasi yang tumpang tindih ini justru kontraproduktif. Daerah jauh lebih membutuhkan sistem pengukuran yang substantif untuk membantu pengambilan keputusan di lapangan, bukan sekadar instrumen kosmetik yang menambah beban laporan administratif belaka.

Mengenai RGSS—instrumen berbasis data hasil kerja sama jangka panjang RI dan Gates Foundation yang diinisiasi sejak pertemuan Presiden Prabowo dan Bill Gates pada 2025—Apkasi menyatakan menyambut baik. Namun, Joune memberikan catatan kritis agar instrumen ini tidak menjelma menjadi alat “penghakiman”.

“RGSS harus menjadi instrumen pembelajaran, bukan instrumen penghakiman. Tujuannya bukan menentukan siapa yang terbaik dan terburuk, melainkan agar seluruh daerah bisa bergerak maju bersama,” tegas Sekjen Apkasi.