DPRD Kota Kediri Desak Pemkot Salurkan Bantuan Warga Terdampak TPA Pojok

“Kalau saya jadi pemerintah, hari ini saya pasti katakan iya. Ini demi kepentingan masyarakat. Saya pernah ke TPA Pojok dan tidak kuat mencium baunya, bahkan tidak sampai satu menit,” ujarnya.

Terkait status dana bantuan yang disebut sebagai bantuan sosial (bansos) dan bukan kompensasi sebagaimana tuntutan awal warga, Soedjoko menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkot Kediri untuk mengkaji skemanya.

“Kalau skema bansos, biar diputuskan oleh Pemkot. Kita bisa mengikuti skema bansos dari pemerintah pusat. Tapi kalau kompensasi, perlu ada kesepakatan dan musyawarah dengan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Suprio, salah satu warga terdampak yang juga merupakan anggota Dewan Perkumpulan Sahabat Boro Jarakan (Saroja), mendesak agar Pemkot Kediri segera mencairkan dana bansos tersebut sebelum pembahasan PAK dilaksanakan.

“Dari SK Wali Kota yang dijelaskan Kepala DLHKP Imam Muttakin, kenaikan bantuan hanya 25 persen dari Rp1 juta menjadi Rp1.250.000. Kami warga tidak sepakat. Tapi tadi ada alternatif yang disampaikan saat RDP, yakni pencairan dulu Rp1.250.000 agar warga sedikit tenang, sisanya Rp750.000 dibahas melalui nomenklatur lain di PAK,” ujarnya.