Kala Solidaritas Menembus Tapal Batas

Ini adalah petanda ekologis yang nyata bahwa di sana terdapat akumulasi kebijakan yang selama bertahun-tahun membuka ruang eksploitasi hutan Sumatera atas nama investasi, ekstraksi sumber daya, dan pengembangan ekonomi yang semua dibenarkan atas nama kepentingan nasional.

Menariknya, narasi itu datang bukan dari mulut rakyat, melainkan bibir para pemangku kebijakan. Mereka adalah sejumlah elite yang memiliki catatan panjang dan tanggung jawab moral, bahkan politis.

Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan hari ini dinilai sebagai sosok yang memegang peran penting dalam pemulihan kerusakan yang terjadi, namun ia bukan satu-satunya figur.

Terdapat beberpa figur lain yang perlu bertanggung jawa dalam rangkaian kebijakan yang menentukan arah pengelolaan hutan yang telah rusak.

Jejak kerusakan lingkungan yang terjadi di Sumatera telah memiliki riwayat yang panjang sehingga perlu ditarik ke belakang, termasuk pada periode ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan (2009–2014).

Pada masa itu, deforestasi terjadi begitu massif dan nyaris tanpa kendali rakyat. Izin-izin konsesi kehutanan dan perkebunan sawit berlangsung demikian massif dan meluas, khususnya di Sumatera dan Kalimantan.

Catatan ‘hitam’ soal imbas kebijakan tersebut telah dirangkum beberapa laporan yang datang dari sejumlah organisasi lingkungan seperti Greenpeace dan WALHI.

Mereka menyoroti lemahnya pengawasan dan maraknya konflik agraris antara masyarakat adat dan korporasi dalam upaya perolehan izin dari negara.

Sosok selanjutnya yang mendapat sorotan adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Bahlil dianggap memegang peran kunci dalam skema eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang kerap mengorbankan kawasan resapan air, tanah gambut, dan jalur aliran sungai.

Setiap eksploitasi sumber daya energi, meliputi batu bara, panas bumi, maupun mineral, memiliki jejak ekologis yang tidak bisa dipandang remeh.