Paslon Nomor Urut 1, Deny-Mudawamah Pastikan Uang Rp 500 Juta dalam Bentuk Program Pembangunan Dusun

Program unggulan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Deny Widyanarko dan Mudawamah (Deny-Mudawamah) pembangunan dusun dengan anggaran sebesar Rp 300 — 500 juta per dusun setiap tahun menjadi sorotan dalam debat publik yang digelar pada tanggal 14 -November 2024.

Calon Bupati kediri Deny Widyanarko, mengklarifikasi terkait realisasi pembangunan dusun Rp 300 – 500 juta per tahun tidak diberikan berbentuk uang. Rencana program yang mengambil pendanaan APBD itu akan diberikan kepada masyarakat dusun berupa program pembangunan. Menurutnya, ini adalah program yang lebih terfokus pada pembangunan di masing-masing dusun.

“Jika membaca baliho-baliho kami, program ini sudah jelas disebutkan sebagai program pembangunan dusun yang anggarannya antara Rp 300 — 500 juta per tahun. Program ini akan memberikan kesempatan bagi setiap dusun untuk mengembangkan infrastruktur dan kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakatnya,” jelasnya, Senin (18/11/2024).

Ia juga mengkritik calon lainnya yang mempertanyakan dana tersebut dalam debat publik, dan menganggapnya sebagai langkah yang kurang tepat.

“Seolah-olah masyarakat diarahkan untuk membahas soal dana, padahal yang kami tekankan adalah programnya. Ini bukan soal anggaran, tetapi sebuah program yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat dusun,” tambahnya.

Perbedaan mencolok antara program yang diusungnya dan program dari calon lainnya terletak pada pengalokasian anggaran yang lebih terfokus pada dusun. Ia menjelaskan bahwa dengan adanya alokasi yang lebih tepat sasaran, setiap dusun dapat menerima anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka, baik untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan UMKM, hingga kegiatan sosial budaya.

“Desa dan dusun memiliki permasalahan yang berbeda. Program kami akan mengatasi perbedaan tersebut dengan mengalokasikan dana langsung ke tingkat dusun. Tidak semua dusun memerlukan pembangunan yang sama, jadi dengan anggaran yang fleksibel, masyarakat dapat memutuskan apa yang terbaik untuk mereka,” jelasnya.

Menurutnya, kolaborasi antara program desa dan dusun akan mempercepat pembangunan secara keseluruhan, dengan fokus pada kemajuan desa yang lebih merata.

“Program-program yang ada di tingkat desa dan dusun tidak akan berjalan sendiri. Kolaborasi ini akan mempercepat pembangunan dan menciptakan kemajuan yang lebih nyata,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merencanakan program-program pembangunan. Tanpa keterlibatan publik, ia menilai, program tersebut akan kurang tepat sasaran.

“Masyarakat adalah yang paling paham mengenai kondisi dusunnya. Jika mereka dilibatkan dalam perencanaan, program akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan,” imbuhnya.

Program pembangunan dusun ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar desa dan dusun, serta memitigasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran.

“Dengan memberdayakan masyarakat di tingkat dusun, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara bertahap sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih besar di tingkat kabupaten,” tutupnya. (lik).