Rebutan Kendali Pilkada: Quo Vadis Demokrasi Kita?

Di samping itu, kandidat juga dianggap wajib mengeluarkan biaya kampanye yang sangat fantastis jumlah biayanya di mana hal ini sering kali tidak sebanding dengan potensi penghasilan jabatan, sehingga membuka ruang korupsi.

Akar korupsi yang selama ini melibatkan banyak kepala daerah dicurigai berasal dari tingginya biaya politik praPilkada ini.

Kedua, selain masalah biaya, potensi konflik horizontal juga diyakini menjadi salah satu penyebab paling signifikan yang membuat Pilkada langsung perlu direvisi kembali.

Pilkada langsung tak jarang memicu ketegangan sosial antar simpatisan, pendukung masing-masing kandidat, terutama di daerah dengan polarisasi politik atau identitas yang kuat.

Alhasil, dengan pemilihan melalui legislatif, mereka percaya bahwa proses pemilihan dianggap lebih terkendali, minim gesekan, dan berlangsung melalui mekanisme institusional.

Ketiga, argumentasi efektivitas juga mendapat porsi kajian yang cukup serius. Pemilihan melalui dewan karenanya dianggap dapat menciptakan proses politik yang lebih terukur, karena setiap calon kepala daerah harus membangun komunikasi politik berbasis program dengan para legislator, bukan sekadar mengandalkan popularitas atau kampanye emosional.

Keempat, terakhir maraknya politik uang (money politics) dalam Pilkada langsung adalah salah satu fenomena yang setiap kali dihelat Pilkada selalu menjadi persoalan paling serius dan sulit dicegah.

Dalam pandangan kelompok ini, ruang politik uang dipercaya mampu ditekan sedemikian mungkin jika Pilkada dikembalikan ke mekanisme dewan, karena kandidat hanya perlu meyakinkan legislatif, bukan memobilisasi dukungan massal yang rawan transaksi elektoral.

Kontra Narasi

Meskipun argumentasi yang disampaikan pihak pendukung wacana Pilkada dipilih melalui legislatif memiliki dasar yang kuat dan logis, namun hal itu bukan berarti bisa diterima begitu saja.