Apkasi Ingatkan Pengukuran Kinerja Pemda Harus Adil Realitas Daerah

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menegaskan bahwa pengukuran kinerja pemerintah daerah tidak boleh terjebak pada standardisasi angka administratif semata. Harus berpijak pada realitas dan karakteristik unik setiap wilayah.

Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang ekstrem, sehingga instrumen evaluasi pusat perlu mengadopsi prinsip keadilan yang melihat proses perjuangan daerah di tengah keterbatasan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Apkasi, Joune Ganda, saat menjadi pembicara panel dalam diseminasi Regional Government Success Scorecard (RGSS) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (03/06/2026). Acara tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bersama Kementerian Dalam Negeri, dengan dukungan Chandler Governance Group (CGG).

“Kabupaten di Pulau Jawa tentu menghadapi kondisi yang berbeda dengan kabupaten di kawasan perbatasan, kepulauan, atau pegunungan. Ketika kita mengukur keberhasilan daerah, yang perlu dilihat bukan hanya hasil akhirnya, tetapi kondisi awal, kapasitas yang dimiliki, serta tantangan yang harus dihadapi,” ujar Joune Ganda, yang juga menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara ini sambil berujar, “Mengukur keberhasilan daerah jangan hanya melihat hasil akhir, tetapi juga kondisi awal dan tantangan geografis.”

Di hadapan para akademisi dan pejabat kementerian, Joune memaparkan realitas empiris mengenai empat persoalan krusial yang selama ini menghimpit ruang gerak pemerintah kabupaten. Tantangan pertama dan yang paling utama adalah ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Di satu sisi, masyarakat menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik yang instan, namun di sisi lain, kemampuan keuangan daerah tidak tumbuh secepat kebutuhan pembangunan. Kondisi ini memaksa para kepala daerah melakukan prioritisasi yang sangat ketat, di mana keberhasilan daerah sering kali bukan ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan kemampuan cerdik dalam mengelola keterbatasan.