DPRD Terima Aspirasi Warga Terkait Puskesmas Panunggangan Barat

DPRD Terima Aspirasi Warga Terkait Puskesmas Panunggangan Barat
Bacakan Artikel

HARIANRAKYAT.ID- DPRD Kota Tangerang menerima aspirasi warga Kelurahan Panunggangan Barat (Panbar), Kecamatan Cibodas, terkait Puskesmas Panbar tidak lagi beroperasi dan pelayanannya dialihkan ke Puskesmas Cibodasari.

Ketua DPRD Kota Tangerang Saiful Milah mengatakan, sebelumnya masyarakat Panunggangan Barat memiliki Puskesmas. Namun, ketika pembangunan rumah sakit dilakukan di lokasi tersebut, keberadaan Puskesmas justru ditiadakan.

Pelayanan kemudian dialihkan ke Puskesmas Cibodasari. "Dan ketika hadir rumah sakit, Puskesmas itu berubah jadi Rumah Sakit Panunggangan Barat, secara otomatis Puskesmasnya malah tidak ada (hilang)," kata Saiful Milah.

Menurut Saiful Milah, perubahan fasilitas tersebut semula disambut dengan harapan besar oleh masyarakat. Warga mengira keberadaan rumah sakit akan membuat pelayanan kesehatan semakin mudah. Namun, mekanisme pelayanan rumah sakit berbeda dengan Puskesmas.

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan rumah sakit tidak serta-merta dapat datang untuk memperoleh layanan tertentu karena harus melalui prosedur rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. "Orang mau berobat langsung ke rumah sakit enggak bisa, tapi harus ada rujukan dan pengantar yang dikeluarkan oleh Puskesmas," ujarnya.

Masalahnya, Puskesmas yang sebelumnya melayani masyarakat Panunggangan Barat sudah tidak tersedia. Warga akhirnya harus mengakses Puskesmas Cibodasari yang juga melayani penduduk dari wilayah lain.

Kondisi tersebut dinilai menambah beban pelayanan fasilitas kesehatan yang sudah memiliki cakupan masyarakat cukup besar. Akibatnya, antrean pasien semakin panjang dan waktu tunggu pelayanan menjadi persoalan bagi warga.

Saiful menyebut, terdapat keluhan masyarakat yang harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan. Bahkan, ia menerima laporan adanya pasien yang meninggal ketika sedang mengantre. "Ada kasus mereka sedang antre meninggal di situ," katanya.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian serius karena pelayanan kesehatan dasar merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menghadirkan bangunan dan fasilitas kesehatan baru, tetapi juga harus memastikan masyarakat dapat mengakses pelayanan secara cepat, mudah, dan merata.

Persoalan lain yang disampaikan warga adalah cakupan pelayanan Puskesmas Cibodasari yang dinilai sudah terlalu besar. Fasilitas tersebut tidak hanya melayani masyarakat Kelurahan Cibodasari, tetapi juga Kelurahan Cibodas dan Panunggangan Barat.

Saiful mengatakan, Kelurahan Cibodasari sendiri memiliki 28 rukun warga (RW). Dengan penggabungan pelayanan dari dua kelurahan lainnya, beban fasilitas kesehatan tersebut semakin besar. "Bayangkan, Cibodasari itu di Kecamatan Cibodas adalah kelurahan terpadat dengan jumlah RW puluhan dia. 28 RW dan ditambah lagi Kelurahan Cibodas, ditambah lagi sekarang Kelurahan Panunggangan Barat. Satu Puskesmas melayani tiga kelurahan, ini adalah overload luar biasa," ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Mustofa Kamaludin mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti persoalan melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait. Namun, DPRD masih menunggu surat resmi dari Forum RT/RW Panunggangan Barat sebagai dasar untuk memproses aspirasi tersebut.

"Oh, kami tinggal menunggu surat resmi yang dari masyarakat Forum RT/RW Panunggangan Barat. Kami akan terima dan kami siap untuk mengadakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Dinas Kesehatan maupun instansi terkait," kata Mustofa.

Ia menilai persoalan tersebut menyangkut hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Karena itu, pemerintah daerah harus merespons keluhan warga secara serius. Mustofa menyatakan, DPRD akan berupaya mempercepat tindak lanjut setelah surat resmi diterima. "Oh, saya sangat respons sekali, ini sangat-sangat luar biasa, kalau menurut saya, dengan masyarakat yang ada di sana terampas hak kesehatannya," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh menjadi persoalan yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pertolongan ketika sakit. Menurut Mustofa, kebijakan pemerintah daerah harus sejalan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Kota Tangerang. (Adt)