Wakil Ketua DPRD : Pemisahan Damkar dan BPBD Tingkatkan Pelayanan Publik

Wakil Ketua DPRD : Pemisahan Damkar dan BPBD Tingkatkan Pelayanan Publik
Bacakan Artikel
HARIANRAKYAT.ID- Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan SOTK tersebut saat ini tengah menjalani tahapan proses harmonisasi dan konsultasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham).
​Arief menilai pemisahan kedua instansi ini sangat krusial untuk meningkatkan fokus dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merespons berbagai potensi kedaruratan di masyarakat.
​"Bencana itu domainnya luas, bukan cuma kebakaran. Ada gempa bumi, hingga bencana non-alam. Dengan pemisahan ini, ada fokus kerja dari masing-masing OPD manakala terjadi kebencanaan yang sifatnya paralel dengan kategori berbeda," ujar Arief.
​Lebih lanjut, ia menekankan bahwa beban penanganan Damkar saat ini tidak lagi sebatas memadamkan api, melainkan juga melayani berbagai kondisi kedaruratan non-kebakaran di tengah warga.
​"Kebakaran itu sekarang bukan cuma pemadam kebakaran. Damkar juga menangani kondisi kedaruratan lain, seperti evakuasi hewan berbisa hingga penanganan warga yang terjepit atau terperosok. Semua itu di-handle Damkar. Jadi pemisahan ini adalah upaya meningkatkan kinerja dan fokus kerja," lanjutnya.
​Mengenai potensi meningkatnya anggaran akibat pemisahan struktur organisasi ini, Arief menegaskan komitmen DPRD untuk menjaga prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran daerah.
​"Komitmen kita, anggaran tetap efektif dan efisien. Kita tidak ingin ada kenaikan anggaran yang signifikan. Secara sumber daya manusia (SDM) pun ini sifatnya hanya rekomposisi personel saja," tegas Arief.(Adt)