Pertagas Perkuat Kolaborasi Pemerintah-Industri Lewat Forum Energi PIPES 2025

“Pemerintah berkomitmen mempercepat pemanfaatan gas melalui kebijakan afirmatif, penguatan DMO, dan pembangunan infrastruktur antarpulau. Kementerian ESDM tengah mengusulkan pembangunan pipa transmisi Dusem/KEK Sei Mangkei-Dumai menggunakan APBN. Ini akan secara signifikan mendorong konektivitas pasokan gas antarwilayah,” jelas Laode.

Ia menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong koordinasi antara regulator, industri, akademisi dan publik sebagai dasar dalam perumusan kebijakan energi yang inklusif dan tepat guna.

Komitmen terhadap sistem regulasi yang terbuka dan partisipatif juga ditegaskan oleh Yapit Sapta Putra, Komite BPH Migas. Ia mengungkapkan bahwa pelibatan publik dan pelaku usaha melalui mekanisme public hearing menjadi elemen penting dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan kebijakan.

“Kami secara aktif mendengarkan aspirasi para pelaku usaha. Hal ini menjadi landasan penting bagi BPH Migas dalam memastikan regulasi yang dikeluarkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan, sekaligus tetap menjaga kepentingan nasional,\"sambung ia.

Sementara itu, Kepala LEMIGAS, Mustafid Gunawan, menyoroti perlunya harmonisasi regulasi lintas sektor yang mencakup aspek teknis dan keekonomian. Menurutnya, integrasi kebijakan dari hulu hingga hilir sangat diperlukan untuk menjamin kelayakan proyek secara menyeluruh.