Rakernas Apkasi 2026 Batam, Suarakan Kedaulatan Fiskal, Desak Reorientasi Hubungan Pusat-Daerah dan Luncurkan \"Buku 25 Praktik Terbaik\"

Batam, 18 Januari 2026. Ratusan bupati dari seluruh penjuru Nusantara berkumpul di Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026, Minggu (18/1/2026) malam.

Momentum strategis ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, melainkan panggung krusial bagi daerah untuk menyuarakan keberatan dominasi kebijakan pusat yang dinilai kian menyempitkan ruang gerak otonomi.

Dalam kesempatan memberikan sambutan, Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyampaikan kegelisahan kolektif mengenai masa depan otonomi daerah dan memotret adanya tren \"sentralisasi terselubung\" yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Bursah, yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat, menekankan bahwa tanpa kabupaten yang kokoh, pilar kebangsaan Indonesia dipastikan akan goyah. Ia mengingatkan kembali spirit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menurutnya justru memberikan marwah lebih besar kepada daerah dibandingkan regulasi yang ada saat ini.

\"Kabupaten adalah ujung tombak pelayanan. Namun, belakangan ini kita melihat kebijakan nasional seolah menarik kembali kendali ke Jakarta. Jika daerah terus dikurangi kewenangannya, terutama dalam hal pengelolaan fiskal, kita seolah mengabaikan potensi komplikasi sosial-politik di masa depan,\" tegas Bursah dengan nada serius di hadapan para delegasi rakernas dan undangan yang hadir.

Ia menyoroti bagaimana instrumen fiskal pusat seringkali tidak sinkron dengan kebutuhan riil masyarakat di pedesaan. Bursah memberikan kritik pedas terhadap kebijakan kucuran dana likuiditas ke sektor perbankan yang mencapai ratusan triliun rupiah, namun minim dampak pada peningkatan daya beli di tingkat lokal. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih akseleratif jika dana tersebut dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.