Rakernas Apkasi 2026 Batam, Suarakan Kedaulatan Fiskal, Desak Reorientasi Hubungan Pusat-Daerah dan Luncurkan \"Buku 25 Praktik Terbaik\"

\"Kita tidak boleh membiarkan Indonesia terus berjalan dalam kegelapan tanpa roadmap pembangunan daerah yang jelas. Keadilan fiskal bukan hanya soal angka-angka di APBN, tapi soal menghargai kedaulatan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Jika pusat tetap bersikeras pada pola sentralistik, maka visi Indonesia Emas 2045 hanyalah fatamorgana. Mari kita kembalikan kekuatan bangsa ini mulai dari kabupaten,\" ujarnya.

Sinergi Korporasi dan Transformasi Digital Kabupaten

Di tengah upaya penguatan kedaulatan tersebut, Rakernas XVII ini juga menjadi ruang kolaborasi konkret antara pemerintah daerah dengan mitra strategis. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hadir memberikan dukungan penuh dengan mengajak pemerintah kabupaten berperan aktif dalam program-program strategis nasional. Inisiatif ini mencakup Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), riset, beasiswa sawit, hingga pengembangan SDM. Tidak hanya menyasar sektor perkebunan, BPDP juga memperluas sinergi pada aspek kesehatan melalui penanganan stunting, ketahanan pangan, hingga promosi Minyak Makan Merah yang menjadi harapan baru bagi ekonomi kerakyatan di daerah.

Selaras dengan semangat modernisasi, Bank Tabungan Negara (BTN) turut mempertegas komitmennya melalui tindak lanjut kesepakatan dengan Apkasi untuk mendukung sektor UKM di daerah. Salah satu terobosan yang menyedot perhatian adalah peluncuran Digikab by Bale, sebuah platform transformasi digital kabupaten. Program ini hadir untuk mengakselerasi perkembangan daerah melalui penguatan teknologi dan solusi digital, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat di pelosok kabupaten.

Memacu Inovasi di Tengah Keterbatasan