Sampah Berpindah, Kebijakan Jalan di TempatOleh : Winny Septiana Sari

Sampah Tangerang Selatan kembali dipindahkan, dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang ke Cilowong, Kota Serang. Namun ditolak warga. Lalu dialihkan ke Cileungsi, Kabupaten, Bogor. Polanya berulang. Masalahnya tetap sama. Pemerintah daerah menyebutnya solusi darurat. Namun ketika langkah darurat terus diulang, yang terlihat bukan penanganan krisis, melainkan kegagalan kebijakan yang dibiarkan berlarut.

Di balik perpindahan itu, ada angka yang tak bisa diabaikan. Sepanjang 2017–2025, anggaran pengelolaan sampah Tangerang Selatan diperkirakan mencapai Rp804 miliar. Anggaran terserap, tetapi hasil tak pernah tiba. TPA tetap penuh, warga terus mengeluh, dan pemerintah kembali mencari tempat baru untuk menaruh masalah lama.

Semua langkah itu disebut “darurat”. Tetapi ketika kondisi darurat terjadi berulang, itu bukan lagi keadaan luar biasa. Itu kegagalan kebijakan. Inilah yang disebut performance gap: uang dibelanjakan, tetapi kinerja tak pernah benar-benar tercapai.

Padahal, regulasi nasional sudah sangat jelas. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Penekanannya ada pada pengurangan sampah sejak dari sumber. PP Nomor 81 Tahun 2012 bahkan mewajibkan pemerintah daerah mendorong pembatasan timbulan dan pemilahan.

Namun kebijakan Tangsel justru lama terjebak di hilir. Truk ditambah. Jarak angkut diperpanjang. Lokasi pembuangan dicari ke daerah lain. Hulu nyaris diabaikan. Pemilahan berjalan sporadis. TPS3R tidak menjadi tulang punggung sistem. Edukasi 3R lebih sering berhenti sebagai slogan.