Wakil Ketua DPRD Andri Permana Dorong Kesiapsiagaan Kolektif Hadapi Perubahan Cuaca dan Potensi Bencana
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Andri S Permana mendorong seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan cuaca dan berbagai potensi bencana lingkungan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Menurut Andri, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari masyarakat, relawan kebencanaan hingga instansi terkait.
Ia menilai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang bersama berbagai unsur relawan telah memiliki peran penting dalam membangun sistem mitigasi dan penanganan bencana di daerah.
“Kalau bicara pendekatannya dari struktur pemerintahan, saya percaya kawan-kawan BPBD dibantu oleh relawan-relawan tanggap darurat lainnya yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana sudah punya mitigasi bencana,” ujar Andri, Rabu, 7 Oktober 2026.
Ia menyebut sejumlah unsur seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pramuka dan relawan lainnya dapat menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.
“Teman-teman PMI, Tagana, Pramuka, saya yakin akan bisa bahu membahu bersama Pemerintah Kota Tangerang,” katanya.
Meski demikian, Andri menekankan bahwa kesiapsiagaan pemerintah perlu diikuti dengan kesadaran masyarakat. Terlebih, perubahan pola cuaca dan anomali cuaca membuat potensi terjadinya kondisi ekstrem sulit diprediksi secara pasti.
“Poin paling pentingnya hari ini adalah membangun kesadaran kolektif menjadi kunci. Perubahan cuaca dan anomali cuaca ini bisa terjadi kapan saja, sehingga harus menjadi catatan bagi masyarakat agar masyarakat juga bisa menjadi komponen yang siap siaga menghadapi apa pun risiko perubahan cuaca, iklim dan lainnya,” jelasnya.
Andri mengatakan, pemerintah daerah melalui BPBD pada prinsipnya telah memiliki langkah mitigasi maupun rencana kontingensi sebagai bagian dari kesiapan menghadapi potensi bencana. Karena itu, menurutnya, yang perlu diperkuat adalah pelaksanaan dan koordinasi di lapangan.
“Saya yakin betul bahwa pemerintah daerah melalui BPBD sudah mempunyai mitigasi kebencanaan dan kontingensi bencananya juga sudah sama-sama dibuat. Tinggal kita menjalankan apa yang menjadi kebutuhan,” tuturnya.
Selain pemerintah daerah dan masyarakat, Andri juga menilai koordinasi dengan unsur TNI dan Polri serta instansi vertikal lainnya menjadi bagian penting dalam membangun pola penanganan bencana yang terintegrasi.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar seluruh unsur memiliki sistem dan pola tanggap darurat yang sama ketika terjadi situasi kebencanaan di Kota Tangerang.
“Yang paling penting berikutnya tidak hanya berbicara masyarakat dan pemerintah. Instansi vertikal lainnya, TNI, Polri juga pasti bisa membantu bahu membahu untuk sama-sama kita bisa mempunyai sistem dan pola tanggap darurat yang sama-sama akan dijalankan apabila terjadi situasi terkait kebencanaan di kota kita,” pungkasnya.(adt)