Kawal Marwah Otonomi, Apkasi Desak Penataan Sinergi Pusat-Daerah dan Keadilan Fiskal

JAKARTA, 30 Desember 2025 – Memasuki penghujung tahun 2025, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) merilis refleksi kritis bertajuk Catatan Akhir Tahun sebagai bentuk pengawalan terhadap marwah otonomi daerah.

Di tengah momentum kepemimpinan baru pasca-pelantikan kepala daerah serentak, Apkasi memandang bahwa otonomi daerah kini berada di persimpangan jalan yang krusial akibat tren \"sentralisasi terselubung\" melalui berbagai regulasi sektoral yang kian mempersempit ruang diskresi di tingkat kabupaten.

Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menegaskan bahwa otonomi daerah bukanlah sekadar urusan administratif bagi-bagi kekuasaan, melainkan mandat sejarah untuk mendekatkan negara dengan rakyatnya. Menurutnya, pengalaman historis Indonesia membuktikan bahwa pemusatan kekuasaan cenderung melahirkan ketimpangan dan inefisiensi birokrasi yang merugikan masyarakat di daerah.

\"Otonomi daerah adalah napas terakhir dari agenda Reformasi 1998 yang harus kita jaga. Kami melihat sepanjang 2025, ada kecenderungan kebijakan nasional yang kian rinci mendikte daerah, sementara diskresi bupati semakin sempit. Indonesia hanya bisa maju jika daerah diberi kepercayaan dan keadilan fiskal, bukan sekadar dijadikan pelaksana administratif pusat yang menanggung beban tanpa kewenangan,\" tegas Bursah Zarnubi yang juga Bupati Lahat ini.

Tekanan Fiskal dan Paradox Kewenangan