Kawal Marwah Otonomi, Apkasi Desak Penataan Sinergi Pusat-Daerah dan Keadilan Fiskal

Apkasi mencatat bahwa sepanjang 2025, pemerintah kabupaten menghadapi tekanan fiskal hebat akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi ini menciptakan paradoks: daerah dituntut memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tinggi, namun ruang fiskalnya terus dipersempit.

Krisis kewenangan ini kian nyata dalam pengelolaan kapasitas fiskal daerah. Apkasi mencatat bahwa tahun 2025 ditandai oleh semakin kuatnya tekanan finansial akibat penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) dan ketidakpastian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH). Sebagai solusi, Apkasi mendesak pemerintah pusat untuk melakukan penataan ulang kebijakan transfer ke daerah agar lebih transparan dan mencerminkan kontribusi riil daerah terhadap penerimaan negara.

Keadilan fiskal ini sangat krusial mengingat daerah kini dihadapkan pada beban belanja wajib yang melonjak, termasuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Apkasi secara tegas mengusulkan agar gaji dan tunjangan PPPK sepenuhnya dibebankan kepada APBN sebagai bagian dari kebijakan nasional, guna menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik di tingkat kabupaten yang kini ruang fiskalnya kian sesak.

Pelajaran Penting dari Tragedi Banjir-Longsor Sumatera

Ketimpangan kewenangan ini juga menemukan potret memilukan dalam rangkaian bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Merujuk data resmi BNPB, dampak bencana ini mencatat angka katastropik: 1.140 jiwa meninggal dunia, 163 jiwa hilang, dan 399,2 ribu warga mengungsi. Kerusakan infrastruktur mencakup 166.925 rumah rusak, 97 jembatan putus, serta ribuan fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan yang terdampak parah.