Pemprov Banten Komitmen Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahapan persetujuan ini, kata Andra Soni, merupakan rangkaian akhir dari pembahasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Sebagaimana diketahui bersama bahwasannya, hal ini merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan setiap tahunnya.

“Setelah sebelumnya dilakukan audit terlebih dahulu oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” jelasnya.

Sebagai informasi, keputusan persetujuan itu dilakukan melalui penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Gubernur Banten Andra Soni Bersama jajaran Pimpinan DPRD Provinsi Banten.

Selanjutnya, Raperda itu itu akan diserahkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) paling lama tiga hari setelah persetujuan bersama ini dilakukan, untuk dievaluasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. (din).