Tutup Rakernas XVII Apkasi 2026, Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Paradigma Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Manusia sebagai Kunci Indonesia Emas

\"Negara hadir melalui sistem ekonomi sosialis-kerakyatan. Kita ingin anak-anak yang kurang beruntung, bisa naik kelas melalui sekolah berkualitas tanpa biaya. Ini adalah investasi jangka panjang yang harus didukung penuh oleh para Bupati. Jangan sampai kekayaan alam kita hebat, perairannya luas, tapi SDM-nya lemah sehingga nantinya hanya menjadi penonton dan memicu konflik sosial,\" tambahnya.

Selain pembangunan manusia, Mendagri memberikan evaluasi kritis terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tito mengkritik banyaknya BUMD yang dikelola secara tidak profesional karena faktor kedekatan politik atau kekerabatan, yang justru berakhir membebani APBD. Mendagri meminta kepala daerah untuk berani menunjuk direksi yang profesional agar BUMD menjadi sumber pendapatan, bukan lubang pemborosan.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri memberikan catatan serius mengenai efisiensi dan profesionalisme pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan data Kemendagri, terdapat sekitar 30% dari 1.091 BUMD di Indonesia yang saat ini mengalami kerugian. \"Pilih orang yang profesional untuk mengelola BUMD, jangan berdasarkan kedekatan politik. Jika BUMD rugi terus, lebih baik dievaluasi total daripada APBD habis hanya untuk menyubsidi operasional mereka tanpa memberikan deviden bagi daerah,\" tegasnya.

Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan yang tidak perlu. Ia berujar, \"Bangun ekosistem swasta yang sehat, terutama UMKM. Jangan dipalakin orang yang mau buka usaha. Baru mau buka warung atau minimarket, sudah dipalakin. Permudah izinnya, buat mereka nyaman, maka ekonomi daerah akan bergerak dengan sendirinya\".

Sebelum arahan Mendagri, Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, melaporkan hasil rumusan kebijakan strategis dari 416 kabupaten anggota Apkasi. Beberapa poin krusial meliputi optimalisasi Dana Desa untuk kemandirian pangan, hingga rekomendasi penataan ulang hubungan pusat-daerah melalui revisi UU Nomor 23 Tahun 2014.