Menjaga Denyut Penegakan Hukum

Beberapa OTT yang belakangan dilakukan KPK, khususnya terhadap oknum Kajari, justru patut dicerna sebagai wujud kerja sama dan koordinasi antarinstitusi.

Sulit membayangkan OTT terhadap pejabat kejaksaan dapat berjalan efektif tanpa adanya komunikasi, pertukaran data, dan dukungan institusional dari Kejagung sendiri.

Dengan kata lain, langkah KPK tersebut bukan kerja sektoral atau fragmentatif. Hal itu justru mencerminkan sinergi yang makin matang antara lembaga penegak hukum, di mana Kejagung menunjukkan komitmen untuk tidak melindungi oknum, dan KPK menjalankan fungsi kontrol serta penindakan secara profesional.

Akhirnya, apa yang dapat dimaknai di balik situasi tersebut yakni, dinamika yang terjadi bukanlah persaingan, melainkan pembagian peran dalam satu ekosistem penegakan hukum yang saling menguatkan.

Refleksi Kinerja Kejagung

Jika kembali merefleksikan kinerja Kejagung dalam beberapa tahun terakhir, maka lembaga ini telah menunjukkan performa yang semakin signifikan, terutama dalam aspek pemulihan kerugian dan aset negara.

Berbagai perkara korupsi strategis yang ditangani Kejagung tidak sekadar berorientasi pada pemidanaan pelaku, melainkan juga pada upaya mengembalikan uang negara yang dirampas oleh kejahatan korupsi.

Pendekatan ini penting, dikarenakan keadilan dalam perkara korupsi tidak selalu berhenti pada vonis, tetapi juga pada pemulihan hak publik.

Di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kejagung tampil secara konsisten dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan penjamin keadilan publik.

Jaksa Agung ST Burhanuddin bahkan berulang kali menyampaikan bahwa kejaksaan harus menjadi institusi yang bersih dan punya integritas tinggi.