Pati: Kota Kecil, Pemantik Besar

Abdul Hakim

Fenomena Pati tidak sekadar persoalan teknis perpajakan daerah, tetapi cerminan dari ketegangan struktural antara negara dan rakyat di tengah situasi ekonomi yang memburuk. Dalam perspektif New Social Movements, gerakan seperti ini muncul ketika ada akumulasi ketidakpuasan yang melampaui satu isu spesifik—dalam hal ini pajak—dan menjelma menjadi penolakan yang lebih luas terhadap legitimasi politik rezim.

Pati menjadi contoh konkret bagaimana protes lokal, bila dibarengi dengan krisis ekonomi dan menurunnya tax morale, dapat memicu perubahan sosial-politik yang signifikan.

Krisis kepercayaan publik terhadap pajak di Pati berakar pada persepsi bahwa pungutan negara semakin masif namun tidak disertai peningkatan kualitas layanan publik. Dari pajak parkir, kondangan, penjualan tanah, warisan, hingga rokok—semuanya dianggap sebagai bentuk “ekstraksi fiskal” tanpa kejelasan arah penggunaan dana.

Dalam teori fiskal-politik, ketika tax morale jatuh, warga mulai mempertanyakan bukan hanya besarnya pajak, tetapi juga legitimasi pemerintah memungutnya. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa Omnibus Law memusatkan kewenangan perizinan dan memotong anggaran daerah, sehingga pemerintah daerah tampak tak berdaya dan kehilangan hubungan langsung dengan aspirasi warganya. Pada titik ini, pajak berubah dari instrumen pembangunan menjadi simbol penindasan.

Jika ditarik ke perspektif gerakan rakyat dalam sejarah politik modern, situasi ini memiliki kemiripan dengan protes Gilets Jaunes di Prancis (2018) yang berawal dari kenaikan pajak bahan bakar di tengah stagnasi pendapatan riil masyarakat. Kenaikan pajak itu dilihat bukan sebagai upaya reformasi energi, tetapi sebagai bukti bahwa pemerintah lebih peduli pada agenda elitis ketimbang kesejahteraan rakyat.