Rakernas Apkasi XVII Batam, BPDP Tawarkan Hilirisasi dan Produktivitas Perkebunan Rakyat

\nBadan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menawarkan sejumlah program strategis untuk mengoptimalkan dana perkebunan guna mendorong hilirisasi, meningkatkan produktivitas perkebu...

Rakernas Apkasi XVII Batam, BPDP Tawarkan Hilirisasi dan Produktivitas Perkebunan Rakyat
Bacakan Artikel
\n\n\n\n

Data statistik menyebutkan, Indonesia memiliki 16,35 juta hektare perkebunan kelapa sawit dengan komposisi 8,64 juta (53%) dimiliki perusahaan swasta, 0,8 juta oleh perusahaan BUMN dan sebanyak 6,94 juta dimiliki rakyat atau sebesar 42%. Komposisi ini tercatat melibatkan 4,2 juta orang secara langsung, ditambah mereka yang bekerja di sektor hilir dan industri pendukung dengan perkiraan mencapai 12 juta orang.

\n\n\n\n

Untuk kakao, berdasarkan Data Kementerian Pertanian RI, pada tahun 2023 total luas tutupan kakao di seluruh Indonesia seluas ± 1.393.390 Ha, dan hampir seluruh perkebunan kakao Indonesia (99,64%) adalah perkebunan petani swadaya. Dari total luas lahan tersebut, Pulau Sulawesi (57,62%) dan Sumatera (20,58%) memiliki luasan lahan terbesar, selain juga sebagian Kecil di Jawa Timur (2,81%) dan Nusa Tenggara Timur (4,38%).

\n\n\n\n

Khusus pengembangan komoditas kelapa, Normansyah mengakui komoditas ini memiliki berbagai tantangan spesifik. Di tahun 2025, BPDP telah mengunjungi empat daerah sentra kelapa untuk melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan. Pertama adalah Sulawesi Utara yang dikenal sebagai penghasil kelapa. Kedua adalah Provinsi Riau yang memiliki potensi kelapa hibrida. Ketiga adalah Jawa Tengah, khususnya di Cilacap di Pulau Nusakambangan, di mana tim BPDP melihat potensi kelapa pandan wangi. Keempat adalah Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Halmahera Utara dan Pulau Morotai, yang memiliki potensi kelapa dalam dan kelapa pandan wangi yang sangat baik.

\n\n\n\n

\"Kegiatan untuk komoditas kelapa ini kami harapkan dapat dilaksanakan di tahun 2026, mengikuti atau bersamaan dengan kegiatan peremajaan yang akan diinisiasi oleh Kementerian Pertanian,\" ujar Normansyah sembari menambahkan, \"Kami mengundang usulan-usulan dari kabupaten melalui dinas perkebunan untuk program kelapa ini.\"

\n\n\n\n

Ketiga komoditas ini bukan hanya sekadar produk pertanian, tetapi tulang punggung ekonomi jutaan keluarga Indonesia, terutama di kabupaten-kabupaten sentra perkebunan. “Setiap gangguan pada industri perkebunan akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Karena itu, kehadiran BPDP dengan berbagai program strategisnya menjadi harapan baru untuk transformasi perkebunan Indonesia yang lebih produktif, berkelanjutan, dan sejahtera,” imbuh Normansyah.

Lanjut ke Halaman 4
Pilih Halaman: